The Social Contract

REVIEW & ANALYSIS
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
THE SOCIAL CONTRACT




Nurliah Nurdin

Kontrak Sosial
Rosseau mengajukan suatu masyarakat yang bertanggungjawab melalui suatu tatanan masyarakat. Agak berbeda dengan pandangan state of nature dari Hobbes, Rousseau tidak meneruskan mendorong tiap individu untuk terikat dalam suatu kontrak sosial. Hobbes sendiri menyatakan State of nature ibaratnya situasi yang tidak diinginkan, karena dalam kondisi ini tidak ada properti yang dimiliki, properti dapat diambil dari orang lain atau karena tidak ada lagi yang menginginkannya. Aturan kekuatan tidak dalam hukum legitimasi tetapi melalui kekuatan juga. Seseorang hanya bisa menjadi bebas sesuai dengan kekuatannya, tidak ada perlindungan bahkan juga tidak ada otoritas moral.
Dukungan Rosseau pada setiap individu yang merdeka untuk terikat dalam suatu kontrak terlihat dalam salah satu pernyataan Rousseau yang sering dikutip adalah Man was born free, but he is everywhere in chains. Maksudnya adalah untuk menyempurnakan kehidupan seorang laki-laki dan menghindarkannya dari the state of nature,yang bersifat negatif dan egois serta merampas hak orang lain, maka seseorang harus membuat suatu a Social Contract atau kontrak sosial dengan yang lain. Dalam kontrak sosial ini, setiap orang akan bebas karena sejumlah pengorbanan akan setimpal dengan kebebasan dan memaksakan kewajiban untuk semua. Bahwa tidak masuk akal jika seorang menyerahkan kebebasannya untuk suatu perbudakan. Oleh karena itu,keikutsertaan ini seharusnya suatu kebebasan. Orang masuk dalam suatu kontrak sosial untuk memberdayakan diri mereka sendiri sehingga bisa mendapatkan hal-hal lain, tentu dengan bantuan orang lain. Legitimasi dari suatu kepemimpinan dan kebebasan termasuk otoritas moral merupakan poin penting.
Pernyataan bahwa manusia dilahirkan merdeka tetapi juga terkait dimana pun adalah suatu justifikasi Rousseu akan perlunya konvensi sosial. Sehingga kebebasan yang dimiliki hanya akan berarti dalam suatu mayoritas masyarakat. Diskusi tentang kontrak sosial dan hak-hak sipil tidak memberikan suatu penyelesaian yang tuntas. Kontrak ini hanya mempunyai legitimasi ketika memenuhi kepentingan umum. Sehingga, bila terjadi kegagalan dalam kontrak ini, perlu dilakukan negosiasi untuk merubahnya, melalui berbagai cara seperti pemilihan atau di legislatif.
The Social Contract selanjutnya disebut Kontrak sosial menggambarkan bagaimana kebebasan seseorang dalam suatu civil society. Dalam state of nature orang menikmati kebebasan fisik tanpa kendali dari kebiasaan diri. Memasuki suatu kontrak sosial, kita menempatkan batasan terhadap kebiasaan kita, ini yang membuat suatu kehidupan dalam tatanan masyarakat. Dengan memberikan kebebasan fisik, orang akan mendapatkan kebebasan masyarakat untuk bisa berfikir rasioanal. Seseorang juga dapat mengkaji ulang gerakan emosional dan keinginan sehingga dapat berfikir lebih bersifat moral. Menurut Rousseau,kata “moral” mempunyai siknifikansi dalam civil society.
Tidak hanya kebebasan, tetapi rasionalitas dan moralitas hanya mungkin terjadi dalam suatu masyarakat sipil—dan masyarakat sipil hanya mungkin terbentuk jika orang-orang setuju dengan kontrak sosial. Sehingga kita tidak hanya berterimakasih kepada proteksi timbal balik dan perdamaian yang ditimbulkan tetapi juga kepada rasionalitas dan moralitas dalam masyarakat sipil. Dengan kata singkat, seseorang belumlah dianggap manusia utuh jika belum berpartisipasi dalam masyarakat.
Pernyataan terakhir dari Rosseau mengadopsi persfektif communitarian. Jika seseorang hanya bisa menjadi manusia utuh dibawah perlindungan dari kontrak sosial, maka kontrak itu tampak lebih penting dari individu. Sehingga semua individu hanya bernilai karena mereka setuju dengan kontrak sosial. Kontrak ini tidak ditegaskan oleh individu-individu secara terpisah tetapi ditegaskan oleh kelompok kolektifitas. Kedaulatan dan keinginan publik lebih penting dari pokok persoalan dan keinginan yang berbeda. Rousseau dengan jelas berbicara tentang kedaulatan yang berbeda dengan individu.
Dalam pernyataaan ini, tampak kecenderungan pemikiran Rousseau untuk mendorong totalirisme. Suatu pemikiran yang tidak menerima perbedaan siapakah individu ini dalam publik dan siapa individu ini dalam hubungan pribadi. Jika zaman Rosseau dibawa ke zaman saat ini, maka banyak pertentangan yang akan terjadi terutama mengenai hak-hak individu. Hak individu penting dan menjadi pemikiran terbalik ketika individu tidak berarti dalam suatu komunitas. Kebebasan yang didengungkan oleh Rousseau menjadi suatu kontra terhadap kebebasan itu sendiri.
Keinginan-Keinginan (Wills)
Salah satu pemisahan penting dari risalat Rousseau adalah keinginan rakyat atau wills of people yang disebut juga kedaulatan dipisahkan dengan pemerintah yang dia sebut prince. Bagi rakyat, ada tiga kategori keinginan, keinginan umum atau general will, keinginan personal dan keinginan semua. Pertama adalah apa yang terbaik untuk masyarakat keseluruhan, kedua adalah apa yang terbaik untuk individu dan ketiga adalah gabungan dari semua keinginan personal. Pada pemerintah juga terdapat tiga ketegori, keinginan untuk semua, keinginaan koorperasi dan keinginan personal. Pertama sama dengan yang terdapat pada keinginan seluruh rakyat (karana jumlah populasi tercatat menentukan kelangsungan pemerintahan, kedua kooperasi keinginan adalah kelangsungan pemerintahan dan ketiga juga sama yaitu apa yang diinginkan masyarakat.
Perwakilan Langsung
Sistem hukum yang baik adalah sistem yang menerapkan dua aspek penting yaitu kebebasan dan persamaan; kebebasan karena setiap ketergantungan individu berarti sejumlah kekuatan yang tercabut dari dirinya dan persamaan karena kebebasan tidak dapat bertahan tanpa persamaan. Rosseau menjelaskan kebebasan sipil adalah untuk persamaan, kalimat ini tidak boleh diartikan bahwa derajat kekuasaaan dan kekayaan seseorang harus sama dengan absolut melainkan bahwa tidak ada seorang warga pun dengan kekayaannya membeli orang lain dan tidak ada seorang miskin yang dipaksa untuk menjual dirinya. Hal ini akan melanggar perjanjian dasar dari kontrak sosial yang dibangun atas dasar sifat dasar manusia yang ingin selalu menguasai. Dalam suatu negara yang bebas murni, warga melakukan segalanya, melakukan bisnis tanpa perkecualian. Sementara Rosseau percaya pelayanan dasar berbeda dengan kebebasan. Semakin baik suatu/ x kin banyak urusan bisnis yang dikelolah daripada privat. Karena kebahagiaan publik juga berarti kebahagiaan individu sehingga tidak perlu lagi mencari kebahagiaan sendiri. Milik negara adalah milik individu juga.
Fondasi pemikiran filosofis Rousseau adalah bahwa kedaulatan tidak bisa diwakilkan, dengan alasan yang sama juga tidak bisa dihilangkan; hal ini adalah inti dari suatu general will . Oleh karena itu, perwakilan rakyat tidak dapat menjadi perwakilan; mereka hanya perantara, mereka tidak bisa memutuskan sesuatu.Setiap undang-undang yang dibuat tanpa persetujuan rakyat secara langsung adalah tidak sah.
Pemerintah & Demokrasi
Dalam suatu administrasi publik dengan bentuk pemerintahan apapun , Rosseau menekankan keharusan akan hadirnya dua hal, pertama adalah Kedaulatan. Dalam pandangannya, kedaulatan ini dapat berarti semua penduduk dengan keinginan mayoritas, kedaulatan ini mewakili general will dalam suatu kekuasaan legislatif dalam negara. Kedua, adalah pemerintah, yang harus dipisahkan dengan badan kedaulatan, karena kedaulatan tidak dapat berjalan dengan beberapa persoalan.
Territorial pemerintah menurut Rousseu terkait dengan sifat alamiah pemerintah. Sebuah pemerintah sangat tergantung dengan kekuatan rakyatnya, semakin luas teritori semakin kuat negara yang juga berarti kekuatan yang mampu untuk menguasai rakyatnya. Dalam hal ini, bentuk pemerintahan monarki yang paling memiliki kekuasaan atas rakyatnya karena harus mengorbankan sedikit kekuasaannya, sementara bentuk demokrasi yang paling minim kekuasaannya. Umumnya, semakin besar birokrasi akan semakin besar kekuasaan yang diperlukan untuk mendisiplinkan pemerintahan. Hubungan ini biasanya dapat terjadi pada sistem aristokrasi atau monarki. Tampak kecenderungan pemihakan Rosseau pada kebaikan sistem Tirani, meskipun tidak tampak jelas.
Setiap tindakan bebas berakibat pada dua sebab, pertama adalah moral—yang menyebabkan suatu tindakan, kedua adalah fisik—kekuatan yang menggerakkannya. Dalam lembaga politik pun terdapat dua motif kekuasaan yang dapat dibedakan antara keinginan dan kekuatan, pertama adalah kekuasaan legislatif dan kedua adalah kekuasaan eksekutif .
Intisari dari bentuk kontrak sosial semestinya adalah demokrasi, tetapi Rosseau menyatakan bahwa demokrasi murni tidak mungkin hadir, oleh karena itu negara harus memilih antara aristokrasi atau monarki atau gabungan dari keduanya. Tugas utama dari suatu kedaulatan adalah perwujudan dari keinginan publik/umum dan jika keinganan publik ini gagal menerapkan hukum dalam masyarakat, kedaulatan ini dinyatakan gagal. Untuk menghindari kegagalan ini, maka setiap orang harus aktif dalam pemerintahan untuk menilih orang yang duduk dalam perwakilan. Tetapi, dalam pengambilan keputusan akhir, rakyat harus tetap dilibatkan. Dalam hal ini Rousseau mencontohkan kota Roma yang bebentuk monarki dengan tiga badan yang disebut comitia .Melalui ketiga badan ini,rakyat diwakili. Tetapi untuk diskusi dan pengambilan keputusan, harus melalui suara rakyat lansung. Jika eksekutif bertentangan dengan keinginan publik maka hal tersebut dianggap merusak kontrak sosial dan harus dihentikan.


Agama

Ide yang paling mendasar dari bagian ini adalah pemisahan gereja dari agama. Menurut Rousseau, bila gereja menjadi pemerintah , maka kedaulatan tidak lagi dipertahankan. Konsekuensi langsungnya adalah ketidaktoleranan. Oleh karena itu, tidak boleh ada agama nasional, tetapi semua kepercayaan harus dirangkul. Kecuali dogma agama yang mengarahkan masyarakat menjadi buruk, harus dihentikan.

Sebagai catatan, teori Rousseau dalam kontrak sosial ini telah mempengaruhi Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan formasi lanjut dari gerakan sosialis.

Sumber Bacaan:

Jean-Jacques Rousseau - Author, The Social Contract
Maurice Cranston - Translator ISBN 9780140442014. 30 Jun 1968 . Penguin

Note: Fall 2007, Democratic Problemes

0 komentar: